JAKARTA - Operator bus masih harus berjuang menarik penumpang meski pemerintah melonggarkan layanan angkutan dengan persyaratan khusus selain mudik. Ketua Ikatan Pengurus Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengatakan hanya sekitar 30 perusahaan otobus yang diizinkan beroperasi di 13 rute, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020. "Jumlah pengguna jasanya sangat terbatas, sehingga tak tepat jika kami bicara soal perbaikan bisnis. Kami hanya berupaya mengoptimalkan layanan," kata dia kepada Tempo, kemarin.
Operator yang dilibatkan dalam layanan terbatas ini, kata Kurnia, hanya perusahaan yang tercatat dalam sistem perizinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Trayek yang dioperasikan diatur pemerintah. Sesuai dengan ketentuan, operator hanya boleh mengerahkan satu angkutan per hari.
"Perusahaan bus yang ikut tugas ini juga memperkuat sistem marketing agar okupansi yang terbatas 50 persen itu bisa penuh," kata Kurnia.
Pemerintah masih melarang mudik untuk mencegah penularan Covid-19. Namun kebijakan itu sedikit dilonggarkan melalui pengecualian perjalanan untuk melancarkan sejumlah aktivitas vital yang membutuhkan moda transportasi, termasuk bus. Secara umum, angkutan terbatas hanya bisa digunakan warga dengan keperluan tertentu, seperti aparat sipil dan pegawai swasta yang bepergian untuk penanganan Covid-19, atau untuk kunjungan keluarga inti yang sakit keras atau meninggal.
Menurut Kurnia, animo penggunaan moda darat nonmudik masih sangat minim sejak terbitnya aturan pelonggaran pada 8 Mei lalu. Banyak calon penumpang yang ditolak naik hanya karena kekurangan item persyaratan. Untuk mendapat tiket maupun sebelum memulai perjalanan, pengguna jasa wajib menunjukkan dokumen, seperti surat tugas dari pimpinan instansi dan hasil negatif rapid test Covid-19.
"Kami berharap ada penguatan pendampingan di terminal oleh tim kesehatan pemerintah, sehingga masyarakat bisa segera melengkapi persyaratan secara cepat," kata Kurnia.
Direktur Operasional PT Metro Multi Transportasi, Tjahjo Wibowo, mengatakan entitasnya memenuhi syarat untuk ikut membuka layanan ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Namun perusahaan yang mengelola 34 unit bus premium itu masih menahan diri karena potensi penumpang yang kecil. "Kami belum ikut dan sementara masih mencari pasar yang sesuai," ucap dia, kemarin. Omzet harian Metro Multi Transportasi sudah anjlok 36 persen sejak Maret lalu, akibat berbagai pembatalan pemesanan.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat, Ateng Haryono, mengatakan angkutan terbatas bisa menjadi peluang pendapatan baru untuk sebagian kecil operator. Namun minat penggunaannya sangat kecil, apalagi tarifnya pun dinaikkan hingga 50 persen. "Permintaannya paling 10 persen dari total pengguna jasa reguler. Ada harapan walau kecil," kata dia.
Kepala Terminal Terpadu Pulogebang di Jakarta Timur, Bernard Pasaribu, mengatakan sudah ada 28 calon penumpang yang ditolak naik pada 10-11 Mei lalu. Kemarin, masih terdapat 10 orang yang tak diperbolehkan memakai bus lantaran tak memenuhi syarat. Terminal tersebut menjadi satu-satunya titik keberangkatan angkutan terbatas dari Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, memastikan pengawasan penumpang berlangsung secara ketat. "Pemesanan tiket hanya dapat dilakukan melalui kantor pusat maupun kantor cabang penyelenggara transportasi umum," ujar dia. IMAM HAMDI | VINDRY FLORENTIN | YOHANES PASKALIS PAE DAE
Layanan Terbatas Operator Bus di Masa Pandemi
