Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pengusaha Ajukan Keberatan kepada Presiden
Jumat, 27 September 2019
Pasal pidana korporasi dinilai mengancam iklim investasi.
JAKARTA - Pengusaha menolak sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena tidak pro-investasi dan merugikan iklim usaha. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana, mengatakan akan mengajukan keberatan serta sejumlah masukan kepada presiden, sebelum pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas kembali aturan tersebut.
"Kami akan menyisir kembali mana pasal-pasal yang
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
