Pengaturan Ojek Online Diserahkan ke Daerah

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengalihkan pengaturan layanan transportasi kendaraan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online kepada pemerintah daerah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan otoritas daerah berhak mengelola peredaran ojek daring dengan alasan keamanan. "Yang terpenting itu bukan dalam aspek transportasi. Pemda memungkinkan untuk mengatur," kata Budi di kantornya, kemarin.

Budi merujuk pada Pasal 65 Un

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya