Syarat Penerbitan Obligasi Daerah Rumit

JAKARTA - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh, mengatakan proses penerbitan obligasi daerah tidak mudah. "Selain Kementerian Keuangan, stakeholder lain melakukan evaluasi menyeluruh," ujarnya kemarin.

Untuk bisa menerbitkan obligasi, pemerintah daerah harus lulus pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Ba-dan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Kementeri

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya