Komisi VII DPR akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi Energi itu, Harry Poernomo, jika DPR menemukan bukti bahwa perusahaan melanggar, perpanjangan operasi pasca-kontrak karya yang berakhir pada 2021 bisa dibatalkan.
JAKARTA - Komisi VII DPR akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi Energi itu, Harry Poernomo, jika DPR menemukan bukti bahwa perusahaan melanggar, perpanjangan operasi pasca-kontrak karya yang berakhir pada 2021 bisa dibatalkan.
"Kalau kami menemukan pelanggaran yang serius,
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.