Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Istana Kepresidenan telah mendapatkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal delapan orang terkaya Indonesia yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pajak delapan orang tersebut dikejar. "Siapa pun yang prominent (wajib pajak besar), tidak punya NPWP, harus dikejar," ujarnya.
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Istana Kepresidenan telah mendapatkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal delapan orang terkaya Indonesia yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pajak delapan orang tersebut dikejar. "Siapa pun yang prominent (wajib pajak besar), tidak punya NPWP, harus dikejar," ujarnya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.