Pemerintah Tunjuk Kontraktor Migas untuk Pungut Pajak
Pemerintah sejak 1 Februari 2005 menunjuk kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan pemerintah RI di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (kontraktor migas) untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn)
arsip tempo : 171623304762.
JAKARTA -- Pemerintah sejak 1 Februari 2005 menunjuk kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan pemerintah RI di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (kontraktor migas) untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2005."Ini untuk memudahkan kontraktor migas melaksanakan hak dan kewajib...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
