maaf email atau password anda salah


Buyback Saham

Dahlan Minta BUMN Diberi Insentif Pajak

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan meminta badan usaha milik negara agar tetap mendapat insentif pajak meski porsi saham publiknya berkurang di bawah 40 persen. Insentif itu terutama bagi BUMN yang membeli kembali saham (buyback) yang beredar di bursa untuk meredam gejolak pasar saham belakangan ini.

Dahlan menyatakan saat ini dia sedang menegosiasi aturan insentif pajak dengan Kementerian Keuangan. "Kalau buyback-nya besar, kan, otomatis saham publiknya berkurang. Saya meminta pertimbangan Kementerian Keuangan, khususnya untuk masa krisis ini saja, agar tetap mendapatkan insentif," kata dia di Jakarta kemarin.

arsip tempo : 171417680454.

. tempo : 171417680454.

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan meminta badan usaha milik negara agar tetap mendapat insentif pajak meski porsi saham publiknya berkurang di bawah 40 persen. Insentif itu terutama bagi BUMN yang membeli kembali saham (buyback) yang beredar di bursa untuk meredam gejolak pasar saham belakangan ini.

Dahlan menyatakan saat ini dia sedang menegosiasi aturan insentif pajak dengan Kementerian Keuangan. "Kalau buyback-nya besar

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan