Pemerintah Cabut HPH Tak Produktif
JAKARTA -- Kementerian Kehutanan akan mengevaluasi ratusan izin hak pengelolaan hutan (HPH) yang tak produktif pada tahun ini. Menurut Direktur Bina Usaha Hutan Alam Awrya Ibrahim, hingga Agustus mendatang, ada 22 izin HPH yang akan dicabut lantaran tak memenuhi standar rencana kerja usaha (RKU) berbasis inventarisasi hutan menyeluruh dan berkala. "Kami sudah melayangkan surat teguran dan peringatan sejak tahun lalu, tapi tak ada respons," ujarnya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini