BPK Minta Pemerintah Amendemen Traktat Pajak

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah mengamendemen traktat pajak (tax treaty) dan kontrak bagi hasil (production-sharing contract, PSC). Tujuannya agar bagi hasil akhir penerimaan minyak dan gas mempertahankan pembagian 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor.

Kepala Bagian Publikasi dan Informasi BPK, Gunarwanto, mengatakan temuan BPK mengenai kurang bayar pajak penghasilan (PPh) kontraktor migas sebesa

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya