Pemerintah Tak Serius Tertibkan Izin Tambang
Pemerintah pusat turut bertanggung jawab.
arsip tempo : 171410354118.
BANYUWANGI -- Ketua Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah pesimistis instruksi presiden teranyar dapat menyelesaikan persoalan pertambangan di Indonesia. Pasalnya, sering kali kebijakan itu tidak disertai penindakan hukum yang tegas. "Instruksi presiden itu cuma pencitraan," katanya kemarin.
Ia merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang salah satu intinya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
