BI: Protokol Krisis Tidak Cukup

JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan protokol penanganan krisis (crisis management protocol) saja tidak cukup untuk menghadapi gejolak ekonomi global. Menurut dia, Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum pemerintah untuk menghadapi situasi yang lebih berat.

"Protokol tidak cukup. JPSK perlu. Itu wajib hukumnya," ujar Darmin setelah menghadiri sidang kabinet terbatas di kantor Kepresidenan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya