Pegawai Negeri Dilarang Pakai BBM Bersubsidi

JAKARTA - Pegawai negeri sipil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilarang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo menyatakan larangan itu merupakan bagian dari kampanye pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Seolah ingin menjadi contoh suksesnya program pembatasan itu, pemerintah dan parlemen kemudian bersepakat memulai dari diri sendiri,

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya