Kilas
Pemutihan Piutang Adalah Wewenang Menteri Keuangan

JAKARTA Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan keputusan menghapus piutang adalah hak Menteri keuangan. Penghapusan piutang memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2010/2011 sudah ada mekanisme berupa hair cut dan restrukturisasi.

Hadiyanto berharap Rancangan Undang-Undang Piutang yang saat ini masih diproses dapat memberikan solusi mengenai XXX. "Dengan RUU, kami jadi punya mandat untuk melakukan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya