Pengawasan BBM Bersubsidi Libatkan Daerah
Sabtu, 28 Mei 2011

JAKARTA -- Pemerintah memastikan alokasi kuota bahan bakar minyak bersubsidi tak akan melebihi 38,5 juta kiloliter. Sebab, pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam pengawasannya. "Artinya, bupati atau kepala daerah diikat untuk melakukan pengawasan," kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Adi Subagyo, kemarin.
Salah satu bentuk pengawasan itu dengan pemerintah daerah terlebih dulu diminta menghitung kebutuhan bahan ba
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini