Perpu JPSK Diwacanakan Kembali

Jakarta - Pemerintah dan otoritas moneter kembali mewacanakan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perppu ini sebagai dasar hukum alternatif mengantisipasi krisis karena pembentukan Undang-Undang JPSK diperkirakan memakan waktu lama.

"Kami persiapkan, kalau perlu dengan Perppu JPSK. Kalau sampai hal terburuk terjadi, kami ajukan draf Perppu JPSK ke Presiden," kata Menteri Keuangan Agus Marto

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya