Pajak Bahan Bakar Harus Diperiksa Ulang

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan sebaiknya memeriksa kembali pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor penjualan bahan bakar subsidi 2006-2007. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 dan 2007 sudah diterbitkan dan diaudit. Jika ada yang belum dimasukkan, semestinya menjadi kewenangan Badan Pemeriksa," ujar anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edy, akhir pekan lalu.

Dia mengun

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya