BPK Diminta Periksa Kembali Penerimaan Pajak BBM

Jakarta -- Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan disarankan memeriksa kembali pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) hasil penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 dan 2007. "Jika ada hal yang belum masuk, semestinya menjadi kewenangan BPK," kata anggota Komisi Energi dan Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edy, kepada Tem

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya