Kilas
Penilaian Aset Negara Butuh Penilai Independen

JAKARTA -- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyatakan aset negara seharusnya dinilai oleh penilai independen. Ketua Umum MAPPI Hamid Yusuf mengatakan penilai independen itu mutlak diperlukan untuk memberi gambaran yang lebih tepat dan benar. Tapi, masalahnya, hingga kini Indonesia belum memiliki payung hukum tentang jasa penilai.

Regulasi tentang jasa penilai saat ini baru sebatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 1996 tentan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya