BPK Tak Bisa Audit Harta Soeharto

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan tidak bisa melakukan audit terhadap harta mantan presiden Soeharto sebelum ada permintaan dari aparat hukum.

Wakil Ketua BPK Abdullah Zaini mengatakan pengungkapan kasus dugaan korupsi Soeharto saat ini sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi, yang memegang kendali kasus itu adalah aparat hukum. "Kalau ada permintaan, BPK baru akan memeriksa," katanya di Jakarta kemarin.

Zaini juga menegaskan hingga saat ini

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya