APBN 2005 Diterima

JAKARTA - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005. Sepuluh fraksi DPR secara bulat menyetujui pertanggungjawaban itu disahkan menjadi undang-undang pelaksanaan APBN 2005. Namun, hampir semua fraksi memberikan banyak syarat dan catatan kritis untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Dedi Djamaluddin Malik dari Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Badan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya