FTZ Batam Dinilai Merugikan

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007, yang menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), dinilai merugikan negara. Sebab, dengan aturan ini, semua barang konsumsi yang masuk kawasan ini bebas dari bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan cukai.

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan aturan itu menyebabkan pemerintah kehilanga

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya