Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Subianto

PRABOWO Subianto semestinya paham tahun-tahun awalnya sebagai presiden akan menjadi kunci yang menentukan keberhasilan pemerintahannya. Dia harus membangun kabinet yang efektif dan profesional jika ingin membereskan berbagai persoalan. Gagasan menambah jumlah kementerian, yang membuat kabinet Prabowo makin gemuk, jelas hanya akan memperburuk keadaan dan menjerumuskan pemerintahan baru ke sumur masalah tanpa dasar.

Pembentukan kabinet gemuk Prabowo Subianto agaknya bakal terwujud. Pada Senin, 9 September 2024, rapat Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati draf final hasil pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15, yang selama ini membatasi jumlah kementerian sebanyak 34, akan diubah. Jika revisi aturan itu disahkan, presiden mendatang berwenang menetapkan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan. 

Isu penambahan jumlah kursi menteri sebenarnya berembus sejak April lalu. Kala itu, tak berselang lama setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo aktif merangkul banyak partai politik agar bergabung dengan koalisi. Belakangan partai yang menjadi rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 akhirnya menyatakan dukungan, seperti Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera. 

Dari sisi kepentingan politik, Prabowo ingin membangun koalisi besar untuk mendukung kepemimpinannya. Pemerintahan baru membutuhkan sokongan dari mayoritas fraksi partai politik di Senayan untuk memastikan program kerjanya berjalan mulus. Namun koalisi besar yang dibangun dengan politik dagang sapi—tawar-menawar dan iming-iming kursi kabinet—akan memicu banyak konsekuensi bagi kepentingan publik. 

Dalam hal apa pun, keterwakilan akan selalu mengorbankan efektivitas. Makin besar faktor keterwakilan partai politik diakomodasi dalam pembentukan kabinet, makin rendah efektivitas kinerja pemerintahannya. Kasus pada masa lalu menunjukkan penyelewengan kebijakan dan program pemerintah justru melibatkan para menteri perwakilan partai.

Dampak pembentukan kabinet gemuk tak kalah mengkhawatirkan. Kementerian baru, baik yang dihasilkan dari pemisahan maupun penggabungan kewenangan kementerian lama, memerlukan masa penyesuaian sebelum benar-benar bekerja. Belajar dari pemisahan dan peleburan ulang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perubahan nomenklatur menyebabkan kementerian tersebut menghabiskan waktu setidaknya dua tahun hanya untuk mengkonsolidasikan struktur organisasi dan mengisi jabatan. 

Hal yang sudah pasti, ketika fungsi pelayanan publik kementerian baru belum optimal, anggaran negara lebih dulu menggelembung. Belanja negara akan bertambah, tidak hanya untuk gaji dan dana operasional menteri baru, tapi juga untuk membayar staf ahli, pejabat eselon, ajudan, dan fasilitas perkantoran. Rencana pembentukan kabinet gemuk Prabowo bukan hanya membuat pemerintahan baru nanti tidak efektif, melainkan juga tidak efisien.

Prabowo harus memastikan kabinetnya kelak bekerja efektif. Seketika dilantik, mereka semestinya dapat segera menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Apalagi seabrek pekerjaan rumah sudah menunggu pada tahun pertama Prabowo yang akan mewarisi berbagai dampak kebijakan sembrono Presiden Joko Widodo. 

Pada sektor ekonomi, misalnya, risiko fiskal meningkat seiring dengan utang pemerintah dan perusahaan milik negara yang menggelembung. Ketimpangan atas kepemilikan lahan juga melebar akibat ambisi menarik investasi yang terus mengabaikan reforma agraria. Sedangkan wujud komitmen Indonesia dalam aksi global mitigasi krisis iklim juga makin kabur karena lambatnya transisi energi dan pelindungan hutan alam. 

Koalisi partai politik pendukung Prabowo, melalui kadernya di DPR yang akan purnatugas, tinggal selangkah lagi memuluskan rencana pembentukan kabinet gemuk di pemerintahan lewat revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pilihan ada di tangan Prabowo: menyusun kabinet yang efektif dan profesional atau menambah jumlah kementerian yang berisiko menambah persoalan.