Peraturan pemerintah yang mengatur pelibatan warga sipil dalam pertahanan negara mengandung banyak cacat yang berbahaya. Jika tidak segera direvisi, ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dan militerisasi sipil yang mengancam demokrasi kita. Sebelum jatuh korban, Presiden Joko Widodo harus secepatnya membatalkan peraturan itu.
Keputusan Presiden Jokowi untuk menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tenta...
Editorial
Salah Kaprah Bela Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur komponen cadangan untuk pertahanan negara harus segera direvisi. Berbahaya untuk hak asasi manusia dan demokrasi.
Edisi, 28 Januari 2021
Mahardika Satria Hadi
- - Ada potensi pelanggaran HAM dalam rencana pelibatan warga sipil dalam komponen cadangan pertahanan negara.
- - Cara pandang pertahanan ini ketinggalan jaman karena semata memandang kekuatan militer sebagai ancaman. .
- - Seharusnya semua potensi negara dikerahkan untuk mengatasi ancaman yang lebih nyata, pandemi Covid-19.
