KEDATANGAN vaksin CoronaVac buatan Sinovac, perusahaan farmasi Cina, mendapat sambutan gegap-gempita bak pahlawan perang. Pemerintah sampai meminta semua stasiun televisi menyiarkan langsung kedatangan 1,2 juta dosis vaksin di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Senin malam lalu. Presiden Joko Widodo menyiapkan pidato khusus secara online untuk “merayakan” kedatangan vaksin tersebut.
Sejatinya, euforia seperti itu tak perlu terjadi. Sebab, vaksin bukanlah senjata terakhir melawan wabah. Apalagi vaksin Sinovac ini belum teruji betul keampuhannya dalam menangkal infeksi virus corona. Hasil uji suntik pada relawan di Bandung pada Agustus lalu tak pernah diumumkan. Pemerintah Brasil, negara ketiga yang menguji vaksin itu selain Turki, malah menghentikan percobaannya karena vaksin tak efektif menumbuhkan imunitas pada tubuh relawan.
Di Indonesia, vaksin asal Cina ini mesti lebih dulu menjalani serangkaian uji coba dan verifikasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu waktu satu bulan untuk memeriksa secara klinis efektivitas vaksin Sinovac ini. Bila semua urusan lancar, vaksinasi massal untuk mengendalikan pandemi Covid-19 ada kemungkinan baru dimulai pada Februari tahun depan.
Ketika vaksinasi mulai berjalan pun, pemerintah akan memprioritaskan tenaga kesehatan. Adapun masyarakat umum baru mendapat giliran pada tahap kesekian, setelah semua kelompok prioritas memperoleh suntikan vaksin. Itu pun, masyarakat umum harus menjalani vaksinasi secara mandiri alias dengan membayar. Padahal, seperti amanat konstitusi, negara berkewajiban melindungi kesehatan seluruh masyarakat.
Di luar soal waktu dan prosedurnya, vaksin juga bukan senjata pemungkas menangkal virus. Vaksin CoronaVac merupakan virus yang sudah dilemahkan genetikanya. Ketika disuntikkan, vaksin akan menjadi makhluk asing dalam tubuh manusia, sehingga merangsang imunitas untuk melawan virus corona yang sebenarnya ketika menginfeksi tubuh kita. Belum ada jaminan bahwa semua orang yang divaksin pasti kebal dari gempuran virus corona.
Sehebat apa pun upaya vaksinasi, jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, virus akan tetap merajalela. Apalagi sejumlah kebijakan pemerintah juga memicu pelbagai pelanggaran atas protokol kesehatan, misalnya tidak menunda pemilihan kepala daerah yang mendorong kerumunan.
Ketimbang berpesta menyambut kedatangan vaksin, pemerintah lebih baik berfokus pada usaha menangkal wabah, seperti menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kampanye memakai masker di tempat umum, serta mencegah kerumunan.
Euforia menyambut vaksin yang belum tentu andal hanya akan menciptakan rasa aman palsu di kalangan masyarakat. Pidato-pidato pejabat yang terlampau optimistis menyambut vaksin malah bisa membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.*
