Apalagi sampai sekarang ketentuan tarif penerimaan negara bukan pajak untuk ekspor bayi lobster belum juga disahkan. Akibatnya, meski puluhan juta benih bening lobster telah dikirim ke berbagai negara, eksportir konon belum menyetor dana pungutan ekspor sepeser pun ke rekening bank garansi di bank milik pemerintah. Jika kelak tarif ekspor benur diputuskan namun tak berlaku surut, negara bisa kehilangan pendapatan miliaran rupiah.
Belum lagi jika faktor kelestarian alam ikut dikalkulasikan sebagai potensi kerugian kebijakan ini. Banyak studi akademis sudah menegaskan bahwa benur adalah plasma nutfah yang semestinya tidak diperdagangkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Benih bening lobster ini merupakan salah satu kekayaan alam yang amat berharga bagi ilmu pengetahuan dan habitat bawah laut Indonesia. Volume perdagangan benur yang melonjak drastis sejak beberapa bulan lalu berpotensi mengancam keberadaan benur di laut dan merusak keseimbangan alam.
Aroma tak sedap kebijakan ekspor benur ini sebenarnya sudah terendus sejak awal. Perusahaan eksportir benur yang mendapat izin pemerintah ternyata milik politikus atau tokoh yang terafiliasi dengan politikus. Setelah mendapat lisensi untuk mengekspor, mereka kemudian menyedot keuntungan dari para nelayan penangkap benur. Sebagian besar eksportir membeli satu ekor benur hanya seharga Rp 5.000-15 ribu dari nelayan. Namun, di pasar luar negeri, mereka bisa menjualnya dengan harga melambung, hingga Rp 65 ribu per ekor.
Tak puas dengan keuntungan besar itu, kini tersiar kabar para eksportir benur berencana memonopoli perusahaan kargo pengiriman bayi lobster. Pada akhir Oktober lalu, para pengekspor benur membentuk Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi), yang beranggotakan sekitar 40 pemegang izin ekspor benih lobster. Mereka kemudian meminta persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pengiriman benur hanya melalui satu perusahaan kargo yang ditunjuk perkumpulan.
Jika disetujui, lagi-lagi yang paling rugi adalah nelayan lobster. Harga pengiriman benur bisa mencapai sembilan kali lipat lebih mahal jika bergantung pada satu perusahaan kargo saja. Nelayan tak untung, namun rezeki anggota asosiasi dan kroninya si pemilik kargo bakal berlipat ganda.
Sudah seharusnya pemerintah meninggalkan cara-cara primitif untuk menggerakkan ekonomi nasional. Mengandalkan kegiatan ekstraktif, seperti memperdagangkan benur, tak akan memberi nilai tambah bagi ekonomi. Di negara lain, kebijakan semacam ini kian ditinggalkan karena mengorbankan lingkungan dan tidak menyerap banyak tenaga kerja. Jika Menteri Kelautan Edhy Prabowo benar-benar serius ingin menyejahterakan nelayan, sudah saatnya dia menghentikan ekspor benur.
