Kian ekspansifnya kewenangan lembaga intelijen negara santer dibahas publik, terutama setelah acara inagurasi statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 9 September lalu. Di sana, sempat muncul atraksi keahlian tempur pasukan berseragam ala militer bersenjata senapan laras panjang. Dalam unggahannya di media sosial, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, yang hadir dalam acara itu, menyebut mereka sebagai “Pasukan Khusus Intelijen Rajawali BIN”.
Meski belakangan BIN membantah memiliki pasukan bersenjata, kontroversi sudah merebak ke mana-mana. Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan bahwa atraksi tempur dalam acara inagurasi STIN itu ditampilkan oleh anggota BIN yang mengikuti Pendidikan Intelijen Khusus. Ketertutupan BIN dan kurangnya mekanisme pengawasan yang kredibel membuat penjelasan Wawan sulit diverifikasi.
Kemunculan pasukan Rajawali itu hanya satu dari serangkaian pertanyaan publik soal peran dan kewenangan BIN belakangan ini. Selama masa pandemi Covid-19, misalnya, BIN aktif berkeliling negeri melakukan tes usap tenggorokan dan hidung untuk mendeteksi pasien positif corona. BIN juga aktif membiayai riset Universitas Airlangga untuk menemukan kombinasi obat penangkal Covid-19 yang belakangan tak lolos uji klinis. Berbagai inisiatif itu jelas tak bisa digolongkan sebagai tugas deteksi dini ancaman terhadap bangsa.
Apalagi, pada awal Juli lalu, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 yang melepas fungsi koordinasi BIN dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Aturan baru itu menjadikan BIN hanya bisa dikendalikan oleh presiden seorang. Sayangnya, penguatan posisi BIN itu tidak diiringi dengan penguatan mekanisme kontrol jika ada penyalahgunaan kewenangan lembaga tersebut.
Kecurigaan khalayak terhadap BIN berpangkal pada pengalaman buruk Indonesia atas penggunaan intelijen yang eksesif pada era Presiden Soeharto. Pada zaman Orde Baru, BIN memiliki peran ganda sebagai lembaga pendeteksi sekaligus eksekutor. Wewenang yang berlebihan itu menyebabkan BIN rentan melakukan penyelewengan.
Fakta bahwa BIN sejatinya tak pernah tersentuh reformasi sektor keamanan pasca-1998 membuat khalayak kian waswas. Buktinya, jejak keterlibatan pejabat BIN dalam pembunuhan Munir pada 2004 tak pernah terungkap terang hingga sekarang.
Masalahnya, pemerintah tampaknya tak punya agenda untuk mereformasi BIN. Presiden Jokowi pun sepertinya justru mendorong peran ekspansif BIN dalam banyak urusan di luar deteksi dan analisis ancaman. Jika dibiarkan, BIN bisa jadi bak intel Melayu yang mengerjakan apa pun sesuai dengan pesanan penguasa.
