Komisi Kebenaran Aceh
Upaya Nanggroe Aceh Darussalam membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) semestinya menampar pemerintah pusat. Masalah hukum akan muncul karena hingga kini kita belum memiliki Undang-Undang KKR yang baru. Tapi pemerintah tidak bisa menyalahkan Aceh, yang berinisiatif membentuk Komisi Kebenaran.
DPR Aceh kini sedang membahas qanun pembentukan KKR buat menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Pengusutan terutama ditujukan untuk kasus penyiksaan dan penghilangan orang selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer sepanjang 1989-2005. Qanun mengenai KKR Aceh ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
arsip tempo : 171511175219.
Upaya Nanggroe Aceh Darussalam membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) semestinya menampar pemerintah pusat. Masalah hukum akan muncul karena hingga kini kita belum memiliki Undang-Undang KKR yang baru. Tapi pemerintah tidak bisa menyalahkan Aceh, yang berinisiatif membentuk Komisi Kebenaran.
DPR Aceh kini sedang membahas qanun pembentukan KKR buat menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Pengusutan terutama dituj
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
