Menanti KPK Menjerat Tersangka Lain - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Menanti KPK Menjerat Tersangka Lain

KPK terus mengembangkan kasus korupsi proyek kereta api. Menteri Budi Karya meminta proyek di Kementerian Perhubungan diaudit.

KPK menunjukkan sepuluh orang tersangka kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,13 April 2023. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 171389553412.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan kajian guna memperbaiki dan menutup celah sistem yang lemah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Juru bicara KPK, Ali Fikri, memastikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK akan bekerja sebaik mungkin dan terus memantau setelah terungkapnya kasus korupsi proyek kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. “Ketika terjadi korupsi, pasti ada tit

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Andi Adam Faturahman

KPK Kementerian Perhubungan OTT KPK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jalur Kereta Api Korupsi Proyek Infrastruktur Suap Kemenhub

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

Kasus Baru di Balik Dokumen KPK yang Bocor
Editorial

Ramai-ramai Ogah Laporkan Harta
Nasional

Beruntun Dugaan Pelanggaran Etik di KPK
Ekonomi dan Bisnis

Solusi Sulit Jaga Layanan Kereta

Konten Eksklusif Lainnya

23 April 2024
22 April 2024
21 April 2024
20 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.