JAKARTA — Pemerintah daerah di kawasan Surabaya Raya menyepakati keputusan tak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir kemarin. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya menerapkan pengendalian wabah tak lagi dalam satu zona, melainkan secara terpisah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan kebijakan baru pembatasan akan dilaksanakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota selama dua pekan sebagai masa transisi menuju fase normal baru. Pelaksanaan masa transisi, kata dia, akan dipantau secara berkala oleh pemerintah provinsi. "Kalau di Gresik disebut PPK (pengetatan protokol kesehatan), di Sidoarjo disebut masa transisi new normal, judulnya beda-beda," kata Heru kepada Tempo, kemarin.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah membuat persyaratan bagi daerah yang berencana melonggarkan pembatasan. Beberapa di antaranya adalah angka positif per tes yang tak lebih dari 5 persen selama dua pekan, bilangan reproduksi efektif tak melebihi angka 1 selama dua pekan, kesiapan fasilitas kesehatan, pemantauan yang masif, serta keikutsertaan masyarakat.
Heru menganggap ketiga daerah di Surabaya Raya belum memenuhi semua persyaratan tersebut. Meski begitu, pemerintah daerah menjamin bahwa sejumlah syarat, seperti keikutsertaan masyarakat dan kesiapan fasilitas kesehatan, sudah terpenuhi. "Seperti keikutsertaan masyarakat, ada kampung tangguh wani (berani) Surabaya. Selain itu, terus melakukan kesiapan terhadap fasilitas kesehatan. Ini kami sudah punya," kata dia.
Sedari awal, perencanaan PSBB di kawasan Surabaya Raya diwarnai kontroversi. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat mengatakan pembatasan sosial bukanlah solusi terbaik untuk mengendalikan wabah. Belakangan, Risma mematuhi hasil rapat koordinasi pada pertengahan April lalu yang merekomendasikan pengajuan PSBB ke Kementerian Kesehatan.
Selama pelaksanaan PSBB, ketegangan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Risma mencuat ke publik. Beberapa di antaranya adalah kebijakan salat Idul Fitri di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya ataupun insiden “rebutan” mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai pelaksanaan PSBB tahap pertama dan kedua di kawasan ini belum efektif. Pelaksanaan PSBB tahap ketiga pun menjadi pilihan dengan fokus pada penguatan penanganan wabah berbasis kampung. Pemerintah juga memusatkan lebih dari seribu aparat untuk berjaga di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian.
Anggota tim surveilans Covid-19 Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan kawasan Surabaya Raya belum memenuhi syarat untuk mengurangi pembatasan. Meski angka penularan sudah menurun hingga 1,1 per 30 Mei lalu, dia mengatakan capaian tersebut belum aman. "Data obyektif menunjukkan itu belum aman secara epidemiologis. Keputusan pemerintah tak merujuk pada faktor kesehatan," kata Windhu kepada Tempo, kemarin.
Kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan pun dinilai masih rendah. Berdasarkan surveinya, Windhu mencatat masih banyak warga yang tak memenuhi protokol kesehatan di sejumlah tempat. Misalnya, ada 88,2 persen pengunjung di kafe-kafe ataupun warung-warung yang tak memakai masker, dan sekitar 89,3 persen tak menjaga jarak.
Dalam kegiatan sosial-budaya, masih ada 78,8 persen orang yang tak menggunakan masker dan 82 persen tak menjaga jarak. "Kalau dilonggarkan, bisa kian amburadul semuanya," ujar dia.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengemukakan faktor ekonomi menjadi alasan utama lembaganya tak memperpanjang PSBB. Jika masa pembatasan semakin panjang, kata dia, pendapatan masyarakat, terutama para pekerja dan warga tak mampu, semakin tergerus. "Kan, tidak mungkin membayar orang tapi nganggur. Sedangkan hotel, restoran, mal, dan toko-toko itu tidak ada pendapatan," tutur Risma.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, walau PSBB diakhiri, pemerintah kabupaten tetap berupaya menyiapkan regulasi untuk mengendalikan wabah. Fase ini, kata dia, harus dimulai untuk mempersiapkan Gresik menuju fase normal baru. "Meski tak ada PSBB, tapi tetap ada aturan yang akan kami terapkan demi memutus mata rantai Covid-19," kata dia.
Pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin bersikap senada. Ahmad menilai daerahnya harus bersiap untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan protokol yang ketat.
ROBBY IRFANY | ANT
Surabaya Raya Akhiri PSBB
