JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, ragu akan efektivitas panduan pengendalian penularan virus corona yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Alasannya, aktivitas masyarakat saat ini tetap tinggi meski aturan pembatasan sosial berskala besar sudah diterapkan. ”Harusnya diperbaiki dulu pembatasan sosialnya, diperbaiki pengawasannya, sebelum membuka kegiatan bisnis," ujar Hermawan kepada Tempo, kemarin.
Kementerian Kesehatan pada akhir pekan lalu merilis panduan ihwal pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 bagi industri dan perkantoran. Panduan yang tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan itu berisi pencegahan penularan virus corona, pembentukan lingkungan kerja dengan menerapkan prinsip jaga jarak, penanganan orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan kasus positif.
Bagi daerah yang tengah menghelat pembatasan sosial, Kementerian Kesehatan mengimbau agar badan usaha meniadakan aktivitas lembur dan jam kerja bergiliran pada malam hari. Pekerja diimbau melaksanakan tugasnya dari rumah. Adapun bagi daerah yang telah merampungkan pembatasan sosial, larangan masuk tempat kerja berlaku bagi karyawan maupun tamu yang memiliki gejala terjangkit virus corona. Kementerian pun mensyaratkan penyediaan ruang karantina hingga transportasi khusus bagi pekerja. Pemilik pabrik atau kantor juga diwajibkan menyetel ulang peralatan kerja.
Hermawan mengatakan, implementasi terhadap panduan tersebut juga akan sulit optimal lantaran tak dilengkapi kebijakan serupa dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Padahal dua lembaga ini berurusan langsung dengan aktivitas perekonomian. Panduan ini juga diprediksi tumpul lantaran tak disertai sanksi bagi perusahaan yang melanggar.
Hermawan mengatakan tidak pernah dilibatkan pemerintah guna membahas protokol kesehatan bagi dunia usaha. Sejak awal, kata dia, para ahli kesehatan meminta pemerintah tak terburu-buru membuka kembali aktivitas ekonomi. Alasannya, tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani lonjakan angka wabah. "Persoalan ini (pembukaan aktivitas ekonomi) seharusnya diwacanakan setelah puncak pandemi. Saat ini, banyak kasus di luar Jakarta justru baru dimulai," ujar dia.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan protokol tersebut disusun agar aktivitas ekonomi dapat berjalan di tengah pandemi. Ia mengatakan, panduan tersebut berlaku bagi semua daerah, termasuk kawasan yang tidak memberlakukan pembatasan sosial. Untuk memperketat pengawasannya, kata Yurianto, kepala daerah dapat membuat aturan pelaksana yang memuat sanksi bagi pelanggar.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, mengemukakan daerahnya akan menerapkan protokol dari Kementerian Kesehatan mulai Juni mendatang. Penerapan tersebut termasuk kewajiban mendesain ulang industri dan perkantoran agar sesuai dengan prinsip jaga jarak. "Kami juga akan mendesain ulang layanan publik yang minim kontak fisik, misalnya menerapkan sistem online," ujar dia.
Dalam aturan pelaksanaan, pemerintah Jawa Barat akan mewajibkan perusahaan menghelat uji usap (swab) terhadap pekerjanya. Saat ini, pemerintah provinsi baru menggelar uji usap terhadap 13.323 orang. "Semua harus menggelar uji swab secara masif di area industri dan perkantoran," ujar Berli.
Di Yogyakarta, protokol kesehatan diterapkan pada Juli mendatang. Menurut Sekretaris Daerah Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji, pemerintah masih menyusun prosedur operasi standar bagi semua jenis aktivitas publik. "Kami mengundang semua perangkat daerah untuk menyusun prosedur standar di semua bidang," kata Aji.
AMINUDDIN (BANDUNG) | PRIBADI WICAKSONO (YOGYAKARTA) | ROBBY IRFANY
