maaf email atau password anda salah


Presiden Didesak Terbitkan Perpu

Masifnya penolakan bisa menjadi alasan untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK.

arsip tempo : 172106804169.

Aksi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan Istana Negara, Jakarta, lalu.. tempo : 172106804169.

JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyatakan serangkaian demonstrasi dan kegaduhan dalam masyarakat berkaitan dengan revisi aturan tersebut cukup untuk dianggap sebagai kegentingan memaksa.

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 15 Juli 2024

  • 14 Juli 2024

  • 13 Juli 2024

  • 12 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan