Presiden Didesak Terbitkan Perpu

JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyatakan serangkaian demonstrasi dan kegaduhan dalam masyarakat berkaitan dengan revisi aturan tersebut cukup untuk dianggap sebagai kegentingan memaksa.

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya