Gubernur Lemhannas: Reformasi TNI Tersendat karena Urusan Domestik
Jumat, 8 Februari 2019
Otoritas sipil dikritik karena mengundang kembali militer ke dalam kegiatan non-pertahanan.
JAKARTA - Reformasi TNI yang telah berjalan 20 tahun kembali dipersoalkan. Sejumlah agenda reformasi memang sudah terlaksana, seperti pemisahan antara TNI dan Polri serta netralitas politik anggota TNI. Namun agenda lainnya masih tersendat. Sistem komando teritorial TNI, misalnya, hingga kini masih bertahan. Belakangan, mencuat pula rencana TNI untuk kembali menempatkan perwiranya di pos-pos jabatan sipil.
Kalangan pegiat hak asasi manusia mencu
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
