Fritz Edward Siregar, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum: Masalah Ini Masuk Ranah Pidana Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengkaji surat undangan rapat bagi bakal calon anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Surat bertanggal 19 Juli 2018 itu berisi kewajiban calon anggota legislatif nomor urut satu di tingkat DPR menyetor uang Rp 500 juta sebagai biaya saksi dalam Pemilihan Umum 2019. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, memaparkan perihal permintaan kontribusi tersebut kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

PPP

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya