Dua Fraksi Menolak Revisi Undang-Undang MD3
Senin, 12 Februari 2018
Kesepakatan tambahan jatah kursi pemimpin MPR dianggap inkonstitusional.
JAKARTA - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat belum satu suara dalam menyikapi hasil pembahasan Badan Legislasi atas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3).
Fraksi NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendesak pemimpin DPR untuk menangguhkan rencana pengesahan revisi dalam rapat parip
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
