BPK Pertanyakan Dasar Kontribusi Tambahan Reklamasi

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta memperingatkan kebijakan pemerintah Jakarta yang memungut kontribusi tambahan dari pengembang pulau reklamasi. Dalam audit atas laporan keuangan DKI 2016, BPK menyatakan pemerintah belum memiliki dasar hukum yang menjadi landasan penerimaan tambahan kontribusi reklamasi tersebut.

"BPK merekomendasikan agar gubernur segera mengevaluasi dan berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta mengenai penyelesaia

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya