KPK Awasi Proyek Kompensasi di DKI

JAKARTA - Penerapan kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan di Jakarta menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan kompensasi non-fiskal yang tak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu telah disahkan pemerintah Jakarta sejak 2015 dan hingga kini telah menghimpun proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan diminta datang oleh pemimpin

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya