Petinggi Kementerian Dalam Negeri Diduga Terlibat
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari tersangka lain dalam kasus megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Proyek bernilai Rp 5,9 triliun pada 2011 itu diduga dijadikan bancakan sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Apakah ada pihak lain yang terlibat atau menikmati, kami masih terus mendalami," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.
Saat ini KPK telah mene
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini