Herlambang P. Wiratraman,DOSEN HUKUM TATA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA
Ada Upaya Kriminalisasi Perjuangan Hak Buruh
Pembayaran upah buruh sesuai dengan undang-undang harus berdasar pada upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh kepala daerah setiap tahun. Selama ini penentuan angka UMK selalu ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Dewan itu terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Namun, angka yang muncul dari Dewan Pengupahan selalu menuai protes, baik oleh buruh maupun pengusaha. Contohnya UMK 2009. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apind
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini