Perda Pendidikan Dinilai Legalkan Komersialisasi

MALANG - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Malang menolak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Pendidikan Kota Malang menjadi Peraturan Daerah. Forum menilai isi Raperda itu melegalkan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Penolakan ini disampaikan FMPP saat sidang paripurna pengesahan Raperda menjadi Perda kemarin di gedung DPRD Kota Malang. "Ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengkomersialkan pendidikan," kata

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya