RUU Anti-Pornografi Dinilai Langgar Hak Konstitusional

DENPASAR -- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dewa Palguna, menilai Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi melanggar hak konstitusional warga negara. Jika RUU ini disahkan, ia menilai, hal itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam pelanggaran landasan dasar negara Indonesia.

"Semua kegiatan manusia yang dibolehkan oleh konstitusi bisa masuk dalam kegiatan yang dikategorikan porno. Ini adalah kekeliruan logika besar," ujarnya kemarin dalam dialog te

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya