Ombudsman: Perda Perizinan Usaha Harus Direvisi

YOGYAKARTA - Ketua Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Daerah Istimewa Yogyakarta, Nukman Firdausie, mendesak Pemerintah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul merevisi peraturan daerah mengenai perizinan pembangunan gedung dan usaha. Revisi itu dibutuhkan karena banyak protes warga mengenai efek negatif pembangunan dan pengoperasian hotel skala besar tanpa direspons.

"Seharusnya, begitu ada protes warga, izin pembangunan ataupun operasional dihentikan dulu," katanya kepada Tempo seusai seminar "Hak Warga atas Tata Kelola Lingkungan" di Auditorium Universitas Tjokroaminoto Yogyakarta, kemarin.