maaf email atau password anda salah


Pemerintah Tolak Penambahan Nilai Lahan PLTU Batang

BATANG - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang ternyata tidak hanya terkena kendala berupa alotnya warga yang tidak bersedia membebaskan lahan. Sebagian warga yang sudah menjual lahan ke PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)-investor utama PLTU Batang-menuntut tambahan ganti rugi lahan Rp 300 ribu per meter persegi.

Gara-garanya, ada warga yang mengaku tanahnya dibeli PT BPI Rp 400 ribu per meter persegi pada awal 2014. Walhasil, warga yang semula melepaskan lahannya Rp 100 ribu per meter persegi meminta hak yang sama. "Tapi PT BPI membantah," kata Anton, 29 tahun, peternak ayam dari Desa Ujungnegoro kemarin.

arsip tempo : 171417192568.

. tempo : 171417192568.

BATANG - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang ternyata tidak hanya terkena kendala berupa alotnya warga yang tidak bersedia membebaskan lahan. Sebagian warga yang sudah menjual lahan ke PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)-investor utama PLTU Batang-menuntut tambahan ganti rugi lahan Rp 300 ribu per meter persegi.

Gara-garanya, ada warga yang mengaku tanahnya dibeli PT BPI Rp 400 ribu per meter persegi pada awal 2014. Walhasil, warga y

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024

  • 23 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan