Penolakan Pilkada Tak Langsung Meluas

YOGYAKARTA - Upaya sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengalihkan pemilihan kepala daerah melalui DPR daerah semakin banyak ditolak. Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia, Srihastuti Puspitasari, mengkritik usul tersebut. Dia menilai, bila rencana yang termuat dalam RUU Pilkada itu terlaksana, akan mengancam masa depan demokrasi di Indonesia. "Akan menciptakan oligarki di daerah," kata Srihastuti k

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya