maaf email atau password anda salah


Cendekiawan Ilmu Sosial Minta GBHN Dihidupkan

SURAKARTA -- Cendekia ilmu sosial, yang tergabung dalam Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (Hipiis), menilai keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004, yang menghapus Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagai kesalahan fatal.

Tanpa GBHN, pembangunan Indonesia tanpa arah. Misalnya, paham ekonomi pasar bebas yang dianut Indonesia membuat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. "Kesenjangan antardaerah juga makin jauh," kata Ketua Umum Hipiis, Sofian Effendi, selepas pembukaan seminar nasional "Pengembangan Ilmu Sosial untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa", di Auditorium Universitas Sebelas Maret, Surakarta, kemarin.

arsip tempo : 171413393618.

. tempo : 171413393618.

SURAKARTA -- Cendekia ilmu sosial, yang tergabung dalam Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (Hipiis), menilai keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004, yang menghapus Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagai kesalahan fatal.

Tanpa GBHN, pembangunan Indonesia tanpa arah. Misalnya, paham ekonomi pasar bebas yang dianut Indonesia membuat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. "Kesenjangan ant

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024

  • 23 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan