RUU Keistimewaan
Panja Belum Sepakat Soal Tanah Keraton

YOGYAKARTA - Ada dua hal yang masih mengganjal dalam pembahasan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama soal mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kedua masalah tanah keraton. Pimpinan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi II DPR Gandjar Pranowo mengatakan hal ini kemarin.

Untuk mekanisme pengisian jabatan, mayoritas fraksi menduku

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya