Upah Minimum Provinsi DIY Tak Adil

YOGYAKARTA - Rendahnya angka kebutuhan hidup layak (KHL) 2009 dibandingkan dengan KHL 2008 kian mendorong Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut diubahnya kebijakan upah minimum provinsi (UMP) menjadi upah minimum kabupaten/kota (UMK). "Alasannya, angka KHL di empat kabupaten dan satu kota di DIY berbeda, sehingga tak memenuhi rasa keadilan pekerja di tiap daerah," ujar Ketua SPSI DIY Sjamsudimuljo kepada Tempo

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya