Kilas
Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan Kerja DPRD

SEMARANG - Pemerintah diminta segera menyusun Peraturan Pemerintah tentang Aturan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang baru. Hal ini seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kalau belum ada PP yang baru, DPRD tidak bisa bekerja," kata Thontowi Jauhari, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya