Pos dan Telekomunikasi Akan Bentuk Unit Kerja untuk Tagih BHP

JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika akan membentuk unit kerja khusus untuk menangani penerimaan negara bukan pajak di sektor telekomunikasi. Unit kerja itu juga akan memonitor pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi oleh operator dan penyelenggara jasa Internet.

Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tulus Rahardjo mengatakan uni

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya