KPK Diminta Kaji Sistem Pengadaan Barang

JAKARTA -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Keputusan Presiden itu berpotensi terjadinya dugaan korupsi," ujar Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan membacakan kesimpulan rapat kerja dengan KPK di gedung MPR/DPR kemarin.

Menurut Trimedya, Komisi Hukum DPR juga meminta KPK memberikan rekomendasi kepada lem

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya